Menurut kepala BPS Trenggalek Dandut ketika di konfirmasi di ruang
kerjanya mengatakan “pendataan kala itu dilakukan langsung oleh
perangkat desa, namun sebelum melakukan pendataan kita lakukan pembinaan
terlebih dahulu berupa pembengkalan materi soal pendatan,tak cukup
sampai di situ kita juga mengklasifikasi soal pendidikan perangkat di
desa utamanya lulusan setingkat SMU. Namun ketika sekarang kita
berbicara soal kesalahan pendataan,ya .. yang namanya manusia pasti
punya kesalahan. Kedepan akan kita lakukan cros check data terkait hal
itu” ujarnya.
Merilis statement dari sekretaris dinas kesehatan sutikno dalam
pemberitaan sebelumnya mengatakan”kesalahan pendataan ini,tidak hanya
terjadi di satu desa atau wilayah, ini sudah menjadi issue Nasional”
ungkapnya kala itu.
Menanggapi statement itu kepala BPS Trenggalek Dandut menandaskan”kalau sekarang hal itu di katakan sebagai kesalahan nasional ya,,kami tidak bisa menerima sebab harus dilakukan pengkajian data dulu,apa benar seperti itu yang terjadi soal pendataan jamkesmas secara nasional” ujarnya menepis.
Ketika di tanya berapa prosen masyarakat Trenggalek yang sudah memiliki kartu jamkesmas dengan tenang dirinya dan kasi sosial PH. Susilo menjawab ”masalah itu kami belum melakukan pendataan, ya otomatis kami belum bisa menyampaikan berapa prosen masyarakat trenggalek yang telah memilki kartu jamkesmas. Kendati pun demikian perlu kami sampaikan bila masyarakat tidak memiliki kartu jamkesmas mereka bisa mengurus kartu jamkesda” tandas mereka berdua di ruang kepala BPS.
Yang menjadi pertanyaan kita sekarang bila sebagian besar masyarakat Trenggalek hanya memilki kartu jamkesda, sampai dimana kekuatan anggaran daerah sanggup memikul beban yang begitu berat, sebab yang kita tahu APBD trenggalek tahun ini 850 miliar, separuh lebih 650 miliar sudah dialokasikan untuk belanja tidak langsung, 150 miliar untuk biaya pembangunan. Bisa kita bayangkan tinggal berpa prosen anggaran kita untuk menanggung beban Jamkesda.(her)
0 komentar:
Posting Komentar