DINKES dan BPS TERKESAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB

Caping Gunung - Lagi-lagi Warga Miskin Jadi Korban Terkait data JAMKESMAS fiktif, Yang terjadi di Trenggalek. DINKES dan BPS pun seakan saling Lempar tanggung jawab. Pasalnya, JAMKESMAS yang di luncurkan di Trenggalek Dengan memakai acuan Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan akhirnya di kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek Berakibat Buruk kepada Masyarakat Luas, Sepertihalnya Data JAMKESMAS di Desa Bogoran Kecamatan Kampak yang Hampir 90% Fiktif alias Ada namanya Tapi orangnya tidak ada.

Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek Saat Di Konfirmasi melalui sekretaris dinkes menuturkan, “ Data JAMKESMAS pada Tahun 2008 itu memakai acuan data dari BPS, dan saya juga Tidak mempunyai hak untuk merubah data tersebut”, “tutur Sutikno (sekretaris DINKES)”

Dandut Supriyanto.SP selaku Kepala BPS Trenggalek saat di konfirmasi “Jwalita News” menuturkan, “Terkait pendataan dari BPS pada tahun 2008 lalu, BPS juga sudah melalui Proses menurut prosedur yang ada, jadi mungkin kalaupun ada kesalahan pendataan itu hanya sebagian kecil saja. Toh pendataan waktu itu juga melalui Perangkat Desa setempat selaku pendata yang tau persis lokasi geografis dan keadaan masyarakatnya. Selain itu Perangkat Desa yang di tugaskan untuk mendata juga kami beri bekal pelatihan baik secara teori maupun praktek langsung di lapangan. Kalau memang ada kesalahan yang sebesar itu kami juga belum tau pasti, dan akan coba kami kaji ulang.”

PH. Susilo Selaku KASI SOSIAL BPS Trenggalek Juga menuturkan, “Sebenarnya usaha dari pihak BPS waktu pendataan juga sudah cukup maksimal, Karena pendataan-pendataan itu juga akan di masukkan ke TNP2k (Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)  yang akan jadi acuan dalam program-program pemerintah seperti PKH dan lain sebagaimya.” Kalau mengenai Data Fiktif seperti yang terjadi di Desa Bogoran Kecamatan kampak coba nanti akan telusuri lebih lanjut. Susilo menuturkan.

Lebih lanjut menurut Dandut Supriyanto.SP “Kalau tentang data fiktif dari JAMKESMAS yang memakai acuan dari data BPS ini, Bukan nya kami dari BPS selalu merasa benar dan tak mau di salahkan, Cuman kalau menurut saya itu kan yang mengelola juga Dinas Kesehatan, Jadi kesalahan tersebut mungkin juga ada saling keterkaitan. Bukan mutlak dari kesalahan BPS.  Saya pun juga kurang paham, apakan kesalahan tersebut dari pihak perangkat desa yang mendata ataupun dari pihak kami yang memasukkan data. Kami akan coba menelusuri lebih lanjut tentang itu dan akan terjun langsung ke lokasi ”

NS (nama samaran.red) Warga Bogoran Menuturkan “Ironis memang jika Masyarakat Bawah yang terus jadi korban, Padahal seharusnya Dinas Kesehatan mengambil langkah agar Data JAMKESMAS ini segera di perbarui dan Warga Miskin Yang ada di trenggalek ini bisa menikmati Hak nya dari JAMKESMAS, Atau jangan-jangan Data JAMKESMAS fiktif ini hanya di gunakan untuk oknum tertentu untuk mengambil keuntungan belaka dengan memakai nama-nama warga miskin. “ Tutur NS Pada “Jwalita News” [Rul 6]